Take Advantage dari Kasus Penahanan Aulia Pohan Oleh KPK untuk Kampanye Anti Korupsi SBY

Beberapa hari ini, seluruh Jaringan Telivisi Nasional menayangkan iklan bertajuk “Mari katakan ‘tidak’ pada korupsi” di slot prime-time buatan Fox Indonesia. Iklan yang melansir 'tekad' Sang Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Kini masih menjabat Presiden RI sekaligus kandidat kuat presiden untuk pemilu 2009.

Bukan itu saja. Adik kandung Juru Bicara Kepresidenan yang mengepalai Fox Indonesia, Choel Mallarangeng, mengatakan ke publik, bahwa perusahaannya juga telah menyiarkan iklan tersebut secara serentak pada jaringan TV lokal di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Serta mengudara di 387 radio lokal seluruh Indonesia. Teramasuk pada 10 koran nasional dan 7 media cetak lokal pada tanggal 9 dan 12 Desember 2008. Dengan besar iklan satu halaman penuh.

Wow. Seolah sebuah serangan udara mendadak (blietszkirt) ala pasukan AS saat membombardir Baghdad. Dengan skuadron lengkap. Terus-menerus tanpa ampun mendoktrin khalayak dengan isu: SBY adalah Sang Hero Baru dalam pemberantasan Korupsi.

Dalam penjelasan resminya. Iklan tersebut, didalam-rangkai sebagai semangat anti korupsi Presiden. sekaligus diperuntukkan menyambut hari anti korupsi sedunia. Sangat heroik. Terlebih setelah kehebohan
penahanan Aulia Pohan. Yang tak lain adalah besan SBY oleh KPK karena kasus Korupsi yang dikenal dengan Skandal Senayan-BI. Bahkan terkesan sangat dramatis saat Siaran Pers Kepresidenan yang diucapkan sendiri SBY (tanpa text pidato seperti biasanya) tentang bagaimana beratnya SBY menata hati keluarga besarnya beberapa saat setelah penangkapan Sang Besan.

Tapi benarkah semua logika politik yang hendak disampaikan SBY yang juga kandidat Presiden dalam pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi tersebut? Jawabannya bisa beragam. Tergantung pada banyak sudut dan kepentingan.  Tapi cobalah menggunakan pisau analisa ini:  Jika memang SBY ingin memberikan logika bahwa dirinya adalah seorang Hero dalam pemberantasan korupsi. Mengapa SBY tidak segera menurunkan surat ijin pemeriksaan kepada banyak pejabat daerah, DPR dan pejabat tinggi lain asal partainya yang kasus korupsinya sedang ditangani oleh Kejaksaan?

Sekedar tahu, bahwa untuk memeriksa petinggi negara, termasuk kepala daerah. Kejaksaan memerlukan "Surat Ijin Khusus dari Presiden"

Nah, sekarang lihatlah kasus korupsi yang terkatung-katung. Khususnya kasus kepala daerah, anggota dewan atau petinggi yang afiliasi politiknya berujung pada partai yang dibinanya? Yakni Partai Demokrat?

Kasus Walikota Semarang yang juga menjabat Ketua Partai Demokrat Jawa Tengah. Kasusnya lama terkatung-katung hanya karena menunggu 'surat ijin presiden' yang tak segera turun. Contoh hangat lainnya, yakni kasus Bupati Situbondo, Jawa Timur. Setelah stagnan, karena surat ijin (juga) tak segera turun. Masyarakatpundibuat makin geram. Utamanya masyarakat pesantren yang dipimpin KHR Fawaid. Maka mereka turun memblokade jalan selama berhari-hari. Akhirnya kasusnya terselesaikan. Itupun bukan oleh Kejaksaan. Tetapi oleh KPK yang kemudian mengambil alih proses hukumnya.
*****

Bukankah Kasus yang menyeret Aulia Pohan merupakan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Dimana kita semua tahu bahwa KPK memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki Kejaksaan yakni KPK bisa memeriksa corruptor suspect, siapapun orangnya (termasuk pejabat tinggi negara) tanpa perlu ijin Presiden

Jadi, jelas bahwa kehendak penangkapan Aulia adalah berasal dari KPK. Bukan atas inisiatif Presiden melalui Kejaksaan. Kecuali fakta berubah; bahwa yang menangkap Aulia Pohan adalah Kejaksaan. Barulah SBY boleh membusungkan dada bak hero. Bahwa dirinyalah yang berperan melakukan pemberantasan korupsi. Karena jika Kejaksaan yang melakukan penangkapan berarti Kejaksaan sudah mengantongi ijin Presiden.

*****

Sebuah manipulasi isu yang menarik, sekaligus cerdas. Dituangkan dalam materi iklan yang berbiaya puluhan milyar rupiah tersebut. Terlebih momentumnya tepat: Pasca penangkapan Aulia Pohan, Sang Besan. Kedua, peluncurannya bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Dunia.