Jawa, Ken Arok, Majapahit, Dan Poitik Penghalalan Segala Cara

Jawa , merupakan sumber penggalian filsafat adalah keniscayaan. Namun kadang Jawa sekaligus sumber paradoks itu sendiri. Itu hal yang bisa saya kutip selama mengikuti kegiatan 'pencarian kembali budaya Jawa' selama tiga hari dua malam di arena Kampung Seni Lerep Semarang, beberapa tahun lalu.

*****
Beruntung saya diberi banyak kebebasan mengelaborasi acaraoleh kawan yang menjadi host acara tersebut. Lebih beruntung lagi karena dalam acara yang serba jawa tersebut - tidak hanya sekedar menapresiasi sastra dan seni Jawa klasik semacam tari, wayang, atau karawitan. Tetapi juga berisi film indie, bedah novel berbahasa jawa dan karya seni kontemporer lainnya- saya diperbolehkan mengajukan perlunya 'mengamandemen' kemesra'an antara wangsit dan dunia kekuasaan di tanah jawa.

*****

Sekedar tahu, Soekarno perlu memproklamirkan diri sebagai keturunan Jaka Tingkir untuk memperkuat wibawanya di kalangan bangsawan jawa waktu itu. Soeharto merasa penting untuk menyetarakan diri sebagai penerima wahyu kekuasaan (pulung:jawa). Ritusnya dimulai saat dia masih jauh sebelum menjadi Komandan Pasukan Tjadangan (yang berubah menjadi Kostrad) di daerah sekitar Gunung Pati. Tepatnya, di Sungai Kaligarang, Gunungpati. Belakangan, Suharto membangun Tugu Suharto untuk mengingatkan proses mistifikasi kekuasaannya di tepian sungai tersebut.

Setelah itu berturut-turut Gus Dur, Mega, dan SBY mengikuti jejak pendahulunya. Meski dibantah berkali-kali, namun fakta bahwa SBY, presiden yang peraih gelar doktor bidang Pertanian di IPB tesebut, memerlukan upacara pengambilan sumber mata air dari 7 tempat yang dikeramatkan di tanah Jawa untuk memulai pencalonannya menjadi Presiden. Serta memilih hari pasaran (kalender jawa) disetiap mengambil keputusan pentingnya.

*****

Pertanyaannya adalah, mengapa di jaman posmo seperti ini para pemimpin nasional memerlukan mistifikasi? Tidak mudah menjawabnya. Karena memerlukan ketekunan akademis untuk merunut penggunaan mistifikasi kekuasaan tersebut.

Namun, kutipan seorang jurnalis senior yang sekaligus pengajar sastra Jawa di Unnes berikut barangkali bisa membantu kita untuk menemukan alasannya. Yaitu: "untuk mengembalikan lagi wibawa kekuasaan yang mulai runtuh dihadapan sebagian besar rakyatnya".

*****

Saya jadi teringat pembicaraan terakhir saya dengan mendiang Pramoedya Ananta Tour beberapa bulan selepas dibebaskan dari Nusakambangan. Dengan ditemani sang istri, Muthmainnah dan seorang pegiat Kepal PRD asal UGM, di ruang tamunya yang kecil dibilangan komplek kejaksaan jakarta.

" Sejarah politik Indonesia tak akan terlepas dari sejarah Majapahit dan Tanah Jawa. Yaitu sejarah aneksasi dan baku bunuhuntuk perluasan wewenang kekuasaan. Pra Majapahit pun, Jaman Singasari, menjelaskan semua teori itu. Kekuasaan membolehkan perselingkuhan bahkan baku bunuh saudara sendiri. Ken Dedes, istri bupati Tumapel (kediri saat ini) Tunggul Ametung diselingkuhi Ken Arok. Sebelum tragedi pembunuhan dilakukan. Majapahit juga begitu. Sebab, kekuasaan merupakan puncak pencarian jati diri bagi orang Jawa".

"Itulah kenapa menumbalkan rakyat banyak adalah (seperti) kenicayaan dalam sejarah politik Indonesia", celetuk saya. ""Itulah jawa dan itulah indonesia" jawab Pram sambil mengepulkan rokok dan sesekali membetulkan alat bantu pendengaran yang kurang pas.

*****

Mengingat perkataan Pram diatas, membuat saya ingin mengingat (kembali) peristiwa berdarah yang menyertai proses alih kekuasaan terakhir, mulai kasus santet Banyuwangi, kasus Ambon, Kasus Maluku Utara yang diikuti kasus Poso. Terus kasus konflik horisontal Sampit, Bom Bali, Bom JW Mariot, Bali jilid II dst. Ya rentetan peristiwa yang setelah saya tarik surut kebelakang, ternyata lebih sering dipicui oleh peralihan pimpinan partai, pemilukada, dan peralihan kekuasaan nasional.

Namun, belum lagi saya berhasil mengingat dan mencatat kembali peristiwa kerusuhan yang memakan korban nyawa tak sedikit tersebut. Terdengar beberapa stasiun telivisi nasional mengeluarkan breaking news-nya: Kerusuhan antar suku di Tarakan meledak, Kerusuhan antar preman di PN Jaksel menyusul kemudian, dan sehari berikutnya kerusuhan laten antara masyarakat dengan penganut Ahmadiyah meledak lagi.

*****

Saya tak yakin, kerusuhan akan segera berhenti di republik ini dalam waktu dekat. Karena saya masih melihat arus besar yang sama di layar sosial kita. Arus tersebut adalah adagium "bahwa kekuasaan akan selalu memerlukan korban gelimang darah rakyat tak bersalah."

Seorang karib lain yang menjelaskan dengan teori perilaku politik dengan pendekatan yang relatif lebih sederhana. Bahwa kerusuhan demi kerusuhan yang belakangan terjadi lebih disebabkan karena sebagian petinggi politik kita masih "menjadikan politik sebagai panglima" dalam meraih kekuasaan. "Jadi, selama ideologi yang bertengger di otak pelaku politik adalah kekuasaan sebagai panglima, maka selama itu pula kita tak bisa berharap kerusuhan akan segera berakhir di republik kita"

*****